Latar Belakang
USAID – Kolaborasi adalah sebuah Proyek pengembangan kapasitas yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk periode 2022 - 2027. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan sehubungan dengan pemanfaatan dana otonomi khusus melalui peningkatan transparansi dan daya tanggap dalam mengelola sumber daya, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. USAID Kolaborasi akan mendukung peningkatan kapasitas pemerintah untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat termasuk Orang Asli Papua (OAP).
USAID Kolaborasi bekerjama dengan Bappenas, Bappeda dan OPD di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan tata kelolala pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas perencana muda dalam perencanaan/penganggaran termasuk monitoring dan evaluasi. Kolaborasi sedang mengembangkan modul capacity building sehubungan dengan penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang merupakan dokumen perencanaan/penganggaran dana Otsus sesuai dengan mandat PP 107/2021 yang merupakan turunan dari UU Otsus No.2/2021.
Dalam upaya peningkatan manajemen program dalam implementasi Otsus, monitoring dan evaluasi merupakan suatu elemen yang tidak terpisahkan dari proses perencanan dan penganggaran. PP 107/2021 secara umum menjelasakan elemen monev RAP adalah untuk melihat kesesuaian peruntukan dana Otsus dengan PP 106/2021, PP 107/2021 dan RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua) termasuk RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua). Mengingat RAP adalah hal baru dan produk-produk hukum dan turunananya masih berproses baik di level nasional dan provinsi, Kolaborasi akan mendukung pemerintah untuk mengembangkan alat monitoring RAP sekaligus meningkatkan kapasitas Bappeda dan OPD dalam implementasi monitoring dan evaluasi terhadap RAP.
Tujuan
Adapun tujuan dari kerangka acuan kerja ini adalah untuk menyediakan dukungan teknis dan operasional dalam mengembangkan alat monitoring RAP dan peningkatan kapasitas monev pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. Tim Kolaborasi akan bekerjasama dengan MONEV Studio untuk melakukan berbagai tahapan proses termasuk pelibatan Bappeda Provinsi, biro Otsus dan mitra terkait lainnya. Alat monitoring RAP akan di desain untuk dapat digunakan oleh pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat dengan sedikit kontekstualisasi sebagaimana diperlukan mengingat Papua Barat menerima DBH (Dana Bagi Hasil) Migas sebagai salah satu komponen dana Otsus. Pelatihan peningkatan kapasitas monev akan dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara terpisah.
Deliverables
- Review dokumen undang-undang dan peraturan pemerintah sehubungan dengan Otsus khususnya PP 106/2021, PP 107/2021, PP 10, RIPPP dan RAPPP sebagai bahan acuan untuk mengembangkan alat monitoring RAP
- Melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk mengembangkan draft alat monitoring RAP
- Mengembangkan alat monitoring RAP
- Pelatihan monev kepada Bappeda dan OPD di Papua dan Papua Barat