Refleksi Kebijakan Perlindungan Sosial JHT dari Perspektif Buruh
Lebih dari 1.000 buruh dan pekerja turun ke jalan dua hari lalu untuk menuntut #Kementerian Ketenagakerjaan mencabut peraturan No 2/2022 yang melarang orang menarik jaminan hari tua (Jaminan Hari Tua/JHT). Sejak pandemi melanda Indonesia dua tahun lalu, banyak yang kehilangan pekerjaan, diberhentikan atau kontrak telah berakhir tanpa perpanjangan karena turunnya produktivitas manufaktur.
Dalam situasi sulit, ironisnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi buruh untuk mencabut #JHT sampai usia 56 tahun yang dapat memperburuk dan mengancam kehidupan buruh selama masa transisi atau ketika menganggur.
JHT merupakan bagian dari Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau #BPJS #Ketenagakerjaan. Merupakan evolusi dari Jamsostek yang diperkenalkan pada tahun 2014 untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal dengan empat dimensi, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun ( JP).
Melihat bagaimana kebijakan ini berdampak besar bagi kesejahteraan buruh, pemerintah terdorong untuk mengevaluasi peraturan baru tersebut. Bergabunglah bersama kami untuk merenungkan implementasi kebijakan ini dan bagaimana #evaluasi akan membantu pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk buruh?
Saksikan Live Instagram pada:
Minggu 20 Feb 2022
Pukul 19.00 WIB
LANGSUNG dari akun Instagram MONEV Studio
MONEV Talk 13