Peran Pengawasan Publik dalam Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi
Pada Minggu, 13 Februari 2022, MONEV Studio mengadakan MONEV Talks #12 dengan tema ‘Bagaimana Peran Publik dalam Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi?’ bersama Dr. Djoko Hartono dan Rini Widiastuti, ST, M.Eng.
Pembukaan sekolah di masa pandemi memang menjadi polemik bagi masyarakat. Pembelajaran daring yang sudah dilakukan lebih dari dua tahun juga memunculkan pelbagai permasalahan. Boleh dikatakan kondisi pendidikan Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja selama pandemi.
Perdebatan terkait hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kondisi penularan Covid-19 yang memprihatinkan seperti tidak menemukan titik temu. Ada pihak yang sangat mendorong proses pembelajaran tatap muka dapat segera berlangsung, ada pula pihak yang menyarankan untuk menunda pembukaan sekolah dengan alasan kesehatan.
Ada dualisme dalam masyarakat, semacam dua kutub magnet yang sulit dipertemukan. Kondisi ini terjadi bukan begitu saja, melainkan dari pelbagai faktor. Kebijakan pemerintah yang terus berkembang, informasi yang datang setengah-setengah, hingga hoax yang tumbuh subur di masyarakat adalah salah satu penyebabnya.
Di sisi lain, pembelajaran daring yang dilakukan saat pendemi juga bukan solusi satu-satunya. Di daerah yang kondisinya minim internet dan para siswa tidak memiliki gawai untuk melaksanakan pembelajaran daring, serta kesiapan dari siswa dan orang tua yang jauh dari kata siap menjadi permasalahan baru. Proses pembelajaran menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
Jika kondisi seperti ini terus dilakukan, Dr. Djoko Hartono selaku narasumber MONEV Talks #12 menyampaikan bahwa ke depan akan terjadi krisis pendidikan. Sampai saat ini pun pembelajaran daring belum mampu merangkul semua lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, fenomena ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi, sebab pendidikan merupakan salah satu pilar penting pembangunan ekonomi.
Pembelajaran daring mengancam anak-anak secara global, angka putus sekolah yang tinggi saat pendemi dan kondisi gizi anak yang menurun adalah bukti nyata. Permasalahan lain yang muncul saat pembelajaran daring dilakukan adalah munculnya pernikahan dini, terjadinya pekerja anak, dan munculnya gejala depresi.
Kondisi ini dialami oleh mayoritas kalangan anak dari keluarga marginal. Jika tidak ditangani secara serius, anak-anak tersebut akan berpotensi kehilangan masa depannya (terenggut).
Pembukaan sekolah pada saat ini juga relatif aman dengan adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) empat Menteri. Dalam keputusan tersebut diatur banyak persyaratan pembukaan sekolah. Dr. Djoko menyatakan, jika dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan dari UNESCO, hampir semua ketentuan sudah tercantum. Meski ada beberapa pembahasan yang terlewat. Pertama, bagaimana peran sekolah dalam upaya perlindungan anak dari keluarga yang rentan agar mendapat perawatan. Kedua, persyaratan layanan berbasis gizi anak di sekolah. Dua hal inilah seharusnya menjadi bahan kajian baru dalam SKB 4 Menteri.
Pada kondisi seperti ini, pembukaan sekolah seperti sebuah keharusan untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan. Namun, ada catatan khusus saat pembukaan sekolah benar dilakukan, seperti mematuhi semua protokol kesehatan yang ada.
Selain itu, agar pembukaan sekolah di masa pandemi tidak terkesan terburu-buru. Semua pihak yang terlibat harus sudah teredukasi dan memahami dengan baik peraturan dan persyaratan yang ada. Terutama pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan, protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat.
Selain itu Dr. Djoko juga melihat pentingnya sosialisasi memadai untuk publik, bagi para siswa dan juga wali murid mengenai pembelajaran tatap muka. Agar ke depan tidak lagi muncul perdebatan yang tidak diperlukan.
Pada kondisi ini, sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya mengambil peran. Jika pemerintah sudah memutuskan untuk membuka kembali sekolah atau memperbolehkan pembelajaran tatap muka. Maka, kita harus mendukung secara penuh dengan turut mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada. Masih banyak masyarakat yang belum memahami SKB empat Menteri terkait mekanisme pembukaan sekolah. Jika kondisi berlangsung sebaliknya, masyarakat juga harus berperan aktif dalam pencegahan penularan virus.
Para generasi milenial juga bisa mengambil peran dalam mengawal kebijakan pembukaan sekolah. Membuat konten-konten kreatif dan edukatif terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah adalah salah satu contohnya.
Peranan masyarakat juga sangat diperlukan dalam membantu mengurangi dampak lainnya, seperti kejadian putus sekolah, perkawinan remaja, dan menjaga kesehatan dan gizi peserta didik terutama pada kelompok keluarga rentan atau marginal.
Berkaitan dengan solusi yang lebih kongkrit, dibutuhkan data nyata hasil studi mengenai penularan yang terjadi di sekolah. Jika hasil studi tersebut ada, dapat dijadikan bahan kajian dalam membuat dan menentukan kebijakan terkait proses pembelajaran tatap muka berikutnya.
Upaya mencerdaskan bangsa adalah kerja-kerja yang harus dilakukan semua pihak. Para generasi emas Indonesia harus diselamatkan dari krisis pendidikan. Mencerdaskan pendidikan bangsa adalah tugas bersama.
Simak pembahasannya selengkapnya pada: