Pembangunan tidak memiliki konsep dan makna tunggal. Namun demikian, pembangunan selalu identik dengan aspek ekonomi di mana mengurangi kemiskinan harus disertai dengan meningkatkan pendapatan si miskin agar tidak lagi menjadi miskin. Pembangunan bersifat multidimensi di mana perubahan direncanakan, diupayakan dan diharapkan berhasil di banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya hingga institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh multipihak baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil hingga dukungan organisasi asing.
Dalam konteks kesejahteraan dan keadilan, pembangunan harus mampu mengubah wajah kemiskinan dan ketimpangan antara negara maju dan berkembang melalui prinsip keadilan sosial baik secara nasional maupun global. Model yang dominan selama beberapa dekade terakhir yakni pembangunan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, liberalisasi pasar, globalisasi, dan industri karbon secara intensif. Namun demikian, dari aspek pengawasan publik dan institusi masih dihadapkan dengan kondisi umum dan lemahnya pengawasan demokratik terhadap kekuasaan (rezim yang memerintah).
Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan juga berkaitan erat dengan kemudahan akses pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Misalnya, dalam bidang pendidikan adalah semakin berkurangkan angka buta huruf, naiknya partisipasi anak perempuan untuk sekolah dan meningkatnya jumlah rata-rata usia sekolah hingga ke perguruan tinggi. Sementara dalam bidang kesehatan publik ditandai dengan akses ke pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau; menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta naiknya angka harapan hidup; meningkatnya akses pada sanitasi dan air bersih; hingga menurunnya prevalensi stunting.
Sedangkan dalam level yang lebih ekspansif, pembangunan berkaitan erat dengan kebebasan (social and political freedom), di mana setiap warga negara memiliki kebebasan penuh mengatur hidupnya. Hal ini juga secara signifikan berhubungan dengan kebebasan dalam berpolitik; terjaminnya kebebasan pers dan rasa aman dari tindakan represif aparat keamanan; terjaminnya hak atas tanah dan kekayaan milik pribadi; serta terjaminnya hak menjalankan kehidupan berbudaya dari ancaman konflik sosial berbasis SARA serta ekstremisme dan terorisme.
Capaian pembangunan diukur setiap tahunnya, sehingga kita jadi tahu perubahan seperti ayang yang terjadi setelah adanya intervensi melalui kebijakan dan program pembangunan. Capaian pembangunan salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Developmnet Index (IDM) yang pertama kali dikembangkan oleh Amartya Sen, ekonom India bersama sejumlah ekonom lainnya, termausk dari Yale University dan London School of Economics. IPM ini mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya: 1) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran; 2) Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah; dan 3) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita. Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), IPM memiliki beberapa manfaat 1) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk): 2) dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara: dan 3) bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Evaluasi atas kegagalan ekonomi liberal merekomendasikan bahwa pembangunan membutuhkan pendekatan multidimensi di mana pembangunan ekonomi harus diimbangi pembangunan sosial, kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta keadilan dalam distribusi hasil pembangunan. Dengan kata lain diperlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, universitas dan elemen lainnya guna saling melengkapi satu sama lain.
Tantangan saat ini adalah menegakkan keadilan sosial dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan agar bisa dirasakan seluruh warga negara tanpa seorang pun merasa ditinggalkan (leave no one behind). Namun, disrupsi teknologi menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, teknologi menciptakan perbedaan peluang dan kemampuan membangun tatanan yang lebih baik, dan di sisi lain teknologi mampu mendorong perubahan transformatif ke arah yang lebih baik.
Dengan demikian, perubahan progresif dan transformatif harus digerakkan dan berlaku pada setiap orang di mana pun berada. Tujuan pembanguan berkelanjutan telah dicanangkan tidaklah semata-mata untuk mencapai satu tujuan dan meninggalkan tujuan lainnya. Lebih dari itu dibutuhkan kerjasama komunitas internasional agar berbuat lebih dari universalitas kekuatan guna menggerakkan pembangunan yang menciptakan keadilan dan perubahan bagi setiap orang.
Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan signifikan dalam IPM di hampir setiap negara; namun jutaan orang belum mendapatkan manfaat dari kemajuan ini. Siapa yang tertinggal dan mengapa? Oleh karena ini, United Nation Developmnet Porgram (UNDP) meluncurkan Human Development Report 2016 dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut. Laporan ini mengidentifikasi hambatan substansial pembangunan sekaligus mengakui bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok-kelompok tertentu yang jauh lebih mungkin menderita kerugian (dan terpinggirkan dari pembangunan) daripada yang lain. Laporan ini juga melihat apa yang harus dilakukan masyarakat untuk memajukan pembangunan manusia untuk semua orang (no one leave behind). Juga terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan di tingkat nasional dan juga melihat cara di mana lanskap pembangunan global -khususnya organisasi multilateral- dapat dibuat lebih efektif dalam perjuangan mencapai SDGs pada 2030.
Pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia sebagai analytical approach berfokus pada kekayaan dalam diri dan kehidupan manusia daripada pada kekayaan ekonomi, sebagai proses memperbesar pilihan setiap orang. Pembangunan manusia juga dijadikan tujuan, sehingga merupakan proses sekaligus hasil pembangunan. Pendekatan ini menyiratkan bahwa manusia harus memengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus utama pembangunan, melainkan merupakan sarana penting untuk pembangunan manusia. Dalam meningkatkan kemampuan manusia, mereka harus dibantu agar ikut berpartisipasi dalam proses yang membentuk kehidupan mereka agar lebih baik.
Dalam mendorong pembangunan manusia, terdapat Four-Pronged Strategy di mana proses membantu kelompok paling miskin dan lemah, harus dijalankan secara inklusif dan terpadu. Kebijakan pembangunan yang berpusat pada manusia ini haruslah bersifat resilient (elastis), menggunakan kebijakan universal, mengembangkan pendekatan khusus untuk kelompok dengan kebutuhan khusus, dan memberdayakan/empower kelompok yang selama ini tertinggal dari pembangunan. Dengan demikian, kelompok ini akan mampu mengembangkan keterampilan dasar dan lanjutan mereka.
Dalam dokumen “Human Development Report 2019 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in Human Development in the 21st Century” dari UNDP, kita dapat melihat perubahan yang terjadi selama 4 tahun sebelumnya dan apakah rekomendasi HDR 2016 terlaksana atau tidak. IDR 2019 memberikan penekanan pada inequality (ketidaksetaraan) dalam pembangunan di abad ke 21.
Inequality terpampang nyata di setiap negara. Ketidaksetaraan tidak selalu mencerminkan dunia yang tidak adil, tetapi ketika mereka tidak ada hubungannya dengan upaya penghargaan, bakat atau pengambilan risiko wirausaha, mereka bisa menjadi penghinaan terhadap martabat manusia. Ketidaksetaraan dalam pembangunan manusia seperti itu melukai masyarakat, melemahkan kohesi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga, dan satu sama lain. Sebagian besar menciptakan kejatuhan ekonomi, juga kesia-siaan dalam membantu kelompok tertentu mencapai potensi penuh mereka di tempat kerja dan dalam kehidupan. Sebagian keputusan politik diharapkan mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat dan melindungi planet ini, jika segelintir orang yang maju melipatgandakan kekuatan mereka untuk membentuk keputusan demi kepentingan mereka. Saat masyarakat tidak puas dengan kebijakan dan cenderung memperbesar ketidaksetaraan, mereka turun ke jalan.
Data menunjukkan bahwa setiap dua anak yang lahir di tahun 2000 dari dua negara dengan IPM berbeda, akan memiliki nasib berbeda di masa depan. Anak yang lahir di negara IPM sangat tinggi kemungkinan besar akan terdaftar di pendidikan tinggi, bersama dengan 55 persen anak berusia 20 tahun di negara-negara berkembang manusia yang sangat tinggi. Kelompok ini juga sedang bersiap untuk hidup di dunia yang sangat global dan kompetitif dan memiliki peluang untuk melakukannya sebagai pekerja yang sangat terampil. Kelompok yang lahir tahun 2000 sekarang sudah berusia 20 tahun, dan mungkin sebagian mereka sedang belajar di perguruan tinggi.
IPM dari berbagai negara menunjukkan peningkatan rata-rata yang mengesankan, mencerminkan peningkatan dramatis dalam pencapaian seperti harapan hidup saat lahir, sebagian besar didorong oleh penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi. Namun, bukti menunjukkan bahwa ketidaksetaraan tetap meluas di semua level keterampilan. Beberapa indikator merujuk pada angka harapan hidup dan tingkat kematian, sementara yang lain diukur melalui akses pengetahuan dan teknologi yang dianggap telah mengubah kehidupan secara drastis.
Menutup bagian ini, kita bisa merenungkan pesan dari Michelle Bachelet Jeria, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, bahwa: “akses ke kesehatan, pendidikan, teknologi terbarukan, ruang terbuka hijau dan bebas polusi semakin menjadi indikator bagaimana peluang dan kesejahteraan didistribusikan di antara kelompok orang dan bahkan antar negara.”
Kontributor: Iwan Febryanto & Wijatnika
Referensi:
- Human Develoment Report 2016, UNDP
- Human Development Report 2019, UNDP
#monev #multidimensionalitas #pembangunan